PENGACARA PERCERAIAN

Prosedur Pengurusan Izin Poligami. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

Cerai Talak dan Cerai Gugat. Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Peraturan Pemerintah

Tindak Pidana KDRT. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “UU KDRT”). UU KDRT juga telah

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik” yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dikenal sebagai “penghinaan”. R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum

Tindak Pidana Perusakan Barang. Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin